Permenkes No 168 Tahun 2005 Tentang Prekursor Farmasi

loading...

Menimbang :
a. bahwa prekursor sebagai salah satu zat atau bahan, di satu sisi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan industri dan di sisi lain sangat potensial disalahgunakan untuk keperluan memproduksi narkotika atau psikotropika secara gelap;
b. bahwa penggunaan prekursor yang tidak sesuai dengan peruntukkannya atau disalahgunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas bidang ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan secara internasional, oleh karena itu perlu diawasi secara ketat;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan nUndang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Prekursor Farmasi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657 );

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 );

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;

    M E M U T U S K A N :

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PREKURSOR FARMASI. Lampiran selengkapnya bisa Anda download Disini atau membaca langsung file dibawah ini:

    loading...

    Subscribe to receive free email updates: