Permenkes No. 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian

loading...

Menimbang:
  • bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks'ud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 /Menkes/Per /V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;


Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga  Kesehatan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi clan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5044);
  7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kernenterian Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes / Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarrnasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);


MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN  ATAS   PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889 /MENKES/PER/V /2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 /Menkes/Per /V /2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur yang berbunyi Surat Izin  Kerja harus dibaca dan dimaknai sebagai Surat Izin Praktik.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal  17
(1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib  memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.

(2) Surat  izin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. SIPA bagi Apoteker; atau
b. SIP'ITK bagi Tenaga Teknis Kefarrnasian.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai  berikut:

Pasal 18
(1) SIPA bagi Apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu} tempat fasilitas kefarmasian..
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SIPA bagi Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
(3) Dalam hal Apoteker telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.
(4) SIP'ITK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

4. Keterrtuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal  19
SIPA atau SIP'ITK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan oleh pemerintah  daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/ kota tempat Tenaga Kefarmasian menjalankan praktiknya.

Pasal  II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  Republik Indonesia.


Sumber:
loading...

Subscribe to receive free email updates: